Sambutan Masyarakat Desa Serasah Tentang Sosialisasi dan Pelatihan Briket dan Digital Marketing yang dilakukan oleh Tim PPK ORMAWA MISETA Dihadapan Siswa-siswi Sekolah Dasar, Polres Tanjab Barat dan Pemkab Lakukan Sosialisasi Sejak Dini Bahaya Narkoba Basarnas Jambi Turunkan Tim Pencarian Bocah 15 Tahun Tenggelam di Sungai Batang Tebo Kapolda Jambi Hadiri Konser Anti Radikalisme,Ribuan Mahasiswa Padati Gedung Kebangsaan Unja Polres Merangin dan Bawaslu Perkuat Sinergitas Jelang Pemilu 2024

Home / Berita / Tanjung Jabung Barat

Senin, 15 Mei 2023 - 18:27 WIB

1000 Tanda Tangan Masyarakat Tolak Pergeseran Tapal Batas Tanjab Barat

KUALA TUNGKAL – Khawatir terjadinya konflik disebabkan pergeseran Tapal Batas Tanjung Jabung Barat ke Tanjung Jabung Timur yang menjadi polemik ditengah Masyarakat, Gabungan Aliansi Lembaga Anti Korupsi (GALAK) serukan penggalangan 1000 tanda tangan penolakan.

Aksi penggalangan 1000 Tanda Tangan penolakan Masyarakat terkait pergeseran tapal batas ini oleh Galak yang didalamnya tergabung GERAM Jambi, LSM-JPK DPC Tanjab Barat dan LSM-Petisi28 Tanjab Barat menggelar aksi damai di 2 (Titik) Jalan Protokol dalam Kota Kuala Tungkal.

Selain aksi damai seruan penggalangan 1000 Tanda Tangan Galak juga mendatangi Gedung DPRD Tanjung Jabung Barat guna menyampaikan aspirasi masyarakat menolak pergeseran tapal batas.

Abdullah Ketua LSM JPK Jambi mengatakan, aksi yang dilakukan gabungan aktivis ini adalah bentuk penolakan terkait pergeseran tapal batas.

” Kami sudah sampaikan aspirasi ke DPRD dan diterima unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Barat,” ungkapnya.

Abdullah menyebutkan, bentuk penolakan terhadap dengan tanda tangan masyarakat juga akan dilakukan oleh seluruh Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat.

” Pihak DPRD berjanji besok seluruh anggota Dewan akan tanda tangan menolak hal itu,” katanya.

Masih dikatakan Abdullah, tanda tangan ini nantinya akan diserahkan ke Kemendagri bahwa inilah bentuk penolakan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tidak terima wilayahnya bergeser ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

” Ini sudah jelas Masyarakat menolak Penggeseran Tapal batas. Ketika Mendagri memaksakan kita khawatir terjadinya konflik dibawah,” tegasnya.

Maka dari itu aksi ini dilakukan guna menghindari terjadinya konflik. Dan aksi bersama ini hanya dimotori beberapa aliansi Gabungan Aktivis dan tidak menutup kemungkinan semua aktivis turut bergabung menolak pembagian wilayah ini.

” Disini kami tidak bercerita siapa yang disalahkan. Semuanya satu tujuan menolak wilayah kita dibagi-bagi,” tukasnya.(Bas)

Baca Juga...  PWI Jambi Periode 2022-2027 Akan DiLantik pada Tanggal 7 Desember Mendatang

Share :

Baca Juga

Berita

BKPSDM Tanjabbar Gelar Bimtek Tata Kelola BLUD Bagi Nakes

Berita

Abrasi Pantai Kembali Terjadi di Kelurahan Senyerang

Berita

Awal Agustus, Biaya BBN II dan Pajak Progresif Untuk Kendaraan Bermotor Dihapuskan

Berita

Keluhan Masyarakat Mengenai Gas langka Harga Tembus Rp 35 Ribu Pertabung

Berita

Ditreskrimsus Polda Jambi Dalami kasus 16 Orang WNI Kelahiran Jambi Diduga Di Jadi Kan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kuala Lumpur

Berita

Gubernur Cup 2023, Tim Tanjabbar Siap Tampil Maksimal

Berita

Jumat Curhat, Personel Polsek Dan Camat Pemayung Serap Aspirasi Masyarakat di Desa Kubu Kandang

Berita

Jaga Situasi Gangguan Kamtibmas di Masyarakat Tim Gabungan Sat Brimob Polda Jambi Diterjunkan