Publishnews.id – Kejadian penangkapan kepada elemen masyarakat kembali terjadi. Kali ini, saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (13/9).
Penangkapan dilakukan aparat kepada 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan poster, tepatnya saat Jokowi beranjak masuk ke Kompleks Kampus UNS di Jalan Ir Sutami, Solo.
Hampir sama seperti kejadian yang dialami pria peternak unggas di Blitar, para mahasiswa juga ditangkap usai Jokowi melintas dihadapan mereka yang memegang poster berisikan permohonan agar Jokowi menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa.
Kejadian ini pun turut disoroti Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, Gde Siriana Yusuf. Dia menyayangkan aksi penangkapan terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada pejabat negara.
“Kenapa mesti ditangkap? Mahasiswa kan sekedar tagih janji-janji Jokowi,” ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/9/2021).
Persoalan penagkapan dan kebebasan menyampaikan aspirasi, menurut Gde Siriana, seharusnya disikapi secara bijak oleh seorang Kepala Negara dan juga aparatur pemerintahan.
“Kalau memang enggak mau dibilang King of Lips Service mestinya direspon,” tukasnya.
Apabila kejadian serupa terus terjadi dalam sistem pemerintahan yang demokratis, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini menduga, fungsi kontrol publik akan hilang, dan pemerintahan akan berjalan stagnan tanpa adanya kemajuan.
“Sehingga kapan mau dituntaskan janji-janji kampanye dulu. Ini mahasiswa jadi serba disalahkan terus. Kritik salah, nuntut janji salah, demo salah,” ucapnya.
Maka dari itu, Gde Siriana mengajak semua pihak untuk meresapi kejadian penangkapan mahasiswa UNS ini, yang akhirnya bisa diketahui sistem pemerintahan yang saat ini sedang berjalan.
“Jadi maunya rezim ini apa sebenarnya? Tinggal kita cek sama-sama, apakah negeri ini demokratis atau otoriter? Silahkan diuji dengan indikator-indikator demokrasi,” demikian Gde Siriana.
Rmol.id
