Kapolsek Muara Tembesi Terima Penyerahan Senpi Rakitan dari Warga Satu Atlet FPTI Tanjabbar Wakili Jambi di Kejurnas Panjat Tebing di Situbondo Jatim
Satu Atlet FPTI Tanjabbar Wakili Jambi di Kejurnas Panjat Tebing di Situbondo Jatim
Kronologis Lakalantas di Bram Itam Reangut Nyaw Seorang Ibu Meninggal di Tempat Saat Silaturahmi Bersama Amsindo Jambi, Kapolda Jambi Ini Ajak Media Berkolaborasi

Home / Berita

Senin, 18 Juli 2022 - 23:30 WIB

Audiensi Bersama Demonstran, Ini 10 Poin Kesimpulan Yang Ditawarkan Pemprov Jambi

Publishnews.id – Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menemui dan melakukan audiensi terhadap para demonstran yang telah memadati Kawasan Depan Kantor Gubernur Jambi, (18/7/2022).

Demonstran yang memadati Kantor Gubernur Jambi, setelah sebelumnya melakukan longmarch dari Bundaran Bank BI, melakukan aksi untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Gubernur Jambi Al Haris.

Aksi demonstrasi dari para Petani Sawit yang tergabung dalam Sarekat Petani Indonesia (SPI) itu sempat ricuh, hal itu lantaran ada tarik menarik antara para demonstran yang ingin masuk ke kantor Gubernur dan juga petugas keamanan yang mengawal aksi demonstrasi.

Untuk mendengar tuntutan demonstran, Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menemui para demonstran dan memutuskan untuk mengajak beberapa perwakilan dari masa aksi untuk melakukan audiensi.

“Ada 10 poin kesimpulan yang saya sampaikan dihadapan para anggota SPI, mudah-mudahan itu bisa menjawab (permasalahan buruh, red). Secara strategis lagi pak gubernur akan berkirim surat kepada Pemkab/Pemkot untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing di wilayahnya,” kata Sudirman.

Baca Juga...  Kamaruddin Simanjuntak Tiba DiJambi mintak 5 Surat Kuasa ke Keluarga Brigadir Yosua

“Mengapa masalah ini merebak di Provinsi, karena Kabupaten/Kota yang mestinya bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalannya langsung,” tambahnya.

Ia juga meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan di wilayahnya masing-masing sebelum menyerahkan ke tingkat Provinsi.

“Boleh saja Kabupaten/Kota ketika tidak sanggup menyelesaikan masalah ini dilemparkan ke Provinsi, tapi selesaikan dulu, jangan belum diselesaikan langsung dilemparkan ke Provinsi,” pungkasnya.

“Konflik itu bisa diselesaikan ketika Kabupaten/Kota punya komitmen untuk menyelesaikannya sesuai kewenangannya,” tutupnya.

Dari audiensi dengan Demonstran, Pemprov Jambi membentuk 10 poin penyelesaian yang juga menjadi tuntutan dari para demonstran diantaranya ,.

  1. Dibentuknya tim penyelesaian sengeketa terpadu.
  2. SK Sekda Pokja tentang Pokja menyelesaikan konflik tertentu.
  3. Melibatkan SPI dalam pembahasan Pokja.
  4. Dinas Kehutanan bertanggungjawab memfasilitasi dengan melibatkan SPI.
  5. Memerintahkan Pemkab dan Pemkot untuk serius menangani sengketa lahan yang terjadi di wilayah yang menjadi wewenangnya.
  6. BPN tidak akan memproses perpanjangan izin perkebunan sebelum kasus dengan masyarakat diselesaikan.
  7. Kriminalisasi akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Polda Jambi.
  8. Tata kelola perkelapasawitan yang dalam hal ini pabrik untuk petani, regulasi perkebunan, harga, kualitas buah, pendataan kebun masyarakat, difasilitasi oleh Dinas Perkebunan dengan didampingi oleh pihak SPI
  9. Disbun dan BPN akan undang pihak SPI
  10. UU cipta kerja akan disuarakan kepada Pemerintah Pusat.
Baca Juga...  Kasus Covid-19 di Kota Jambi Alami Penurunan Selama PPKM Level 4

Setelah ada perwakilan untuk melakukan audiensi dengan pihak Pemprov, masa pun beralih ke gedung DPRD Provinsi Jambi untuk menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat tersebut.(rbrk)

Share :

Baca Juga

Batanghari

Sedih Seorang Ibu Bawa Jenazah Anaknya Terjebak Macet Selama 12 Jam

Berita

Kapolres Tanjab Barat Pimpin Serah Terima Jabatan Kapolsek Dan Kasat

Berita

Momentum 10 Muharram 1444 H Koserbu Kembali Menyalurkan Donasi Untuk Majelis Sirojutholibin

Berita

Kronologis Lakalantas di Bram Itam Reangut Nyaw Seorang Ibu Meninggal di Tempat

Berita

Keren, Karya Desain ‘Batik Corona’ WBP Lapuanja Terima Sertifikat Hak Cipta dari Dirjen HAKI

Batanghari

Peletakan Batu Pertama Pabrik Minyak sawit (PT NGE) Di Batanghari ”Oleh Mendag Zulkufli Hasa

Berita

Kuota BBM Bagi Nelayan Tanjabbar Kurang, Ketua HNSI Harap Ada Penambahan

Berita

Luar Biasa , Kades Sungai Papauh Bangun gedung Madrasah tidak gunakan dana DD maupun APBD