Publishnews.id – JAMBI – Dinas Perhubungan Provinsi Jambi lakukan pertemuan dengan perwakilan pengemudi Ojek Online (Ojol) bersama dengan pihak perusahaan aplikasi di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pada Rabu (02/11/22).
Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismed Wijaya, hanya dihadiri oleh satu perusahaan aplikasi yakni Grab, Sementara Go-jek, Shopeefood dan Maxim tidak hadir.
Perwakilan driver ojol, Erwan, dalam pertemuan tersebut menyampaikan keluhan yang sama seperti aksi beberapa waktu lalu di perkantoran gubernur Jambi.
Erwan mempertanyakan masih adanya potongan yang melebihi 15 persen, lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Bahkan banyak yang mengalami potong sampai 20 persen hingga 25 persen di lapangan.
“Saat ini mitra ojol ini lebih banyak sudah ketergantungan pekerjaan di perusahaan aplikasi, bukan sekedar pekerjaan sambilan lagi. Kami menuntut ini karena ini adalah kebutuhan dasar kami. Bukan kepentingan untuk lainnya,” ujarnya.
Kepada pemerintah, dirinya meminta agar Pemprov Jambi merespon dan menindak lanjuti semua keluhan para driver Ojol.
“Kami juga minta Pemprov Jambi melakukan pengawasan kemitraan dan aturan antara ojol dan pihak perusahaan,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Kadishub Provinsi Jambi, Ismed Wijaya mengatakan pemerintah akan membentuk tim Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi terkait keberlangsungan kerja sama antara mitra atau driver dengan perusahaan aplikasi.
“Tim pengawasan nanti kita akan bentuk oleh Pemprov supaya nanti menjembatani persoalan yang disampaikan oleh kedua belah pihak aplikator maupun ojek online itu supaya nanti bisa tersalurkan,” tutur Ismed.
Tim pengawasan ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi seperti Diskominfo untuk aplikasi, Dishub untuk mitra driver dan Disnaker untuk hubungan kerjanya. Disamping itu, Ismed menambahkan bahwa kemungkinan juga akan berkomunikasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Oleh karena itu, Ismed meminta para pihak Ojol dan pihak aplikasi untuk bersabar karena Pemprov telah menindaklanjuti semua keluhan yang disampaikan pada aksi beberapa waktu lalu.
“Staf Ahli 2 Gubernur Jambi, Diskominfo dan Dishub hari ini telah ke Jakarta untuk menemui pihak kementrian perhubungan terkait permasalahan ini. Dalam waktu dekat nanti akan kita sampaikan hasil dari pertemuan tersebut. Kepada semua pihak harap bersabar dulu,” sampainya.
Terkait pertemuan ini, Ismed kecewa lantaran hanya ada satu perusahaan aplikasi yang hadir, sehingga hal itu menjadi catatan baginya.
“Ini jadi catatan kita. Ternyata masih ada perusahaan aplikasi yang mitranya ada di Jambi dan cari keuntungan di Jambi tapi tidak ada kantor di Jambi. Ini akan kita sampaikan kepada dinas terkait,” kata Ismed.
Ismed menambahkan bahwa pihaknya akan segera mendorong agar perusahaan aplikasi mendirikan kantornya di Jambi, Sehingga jika ada keluhan dan aduan bisa langsung segera menyampaikan ke pihak Perusahaan yang ada di Jambi.
“Tidak mungkin punya perusahaan di Jambi, wilayah kerja di Jambi tapi tidak ada kantornya. Kita harus cepat dorong. Nanti kita cari solusi bagaimana untuk memaksa mereka untuk segera mendirikan kantornya di Jambi, seperti Grab yang telah lebih dulu mendirikan kantor. Kemudian ada petugas, karyawannya. Saat dibutuhkan oleh Mitra, bisa mengadu, menyampaikan komplainnya,” tambah Kadishub Provinsi Jambi itu.( lam)