Al Haris: Pemrov Jambi Berkomitmen Terhadap Pendidikan Wacana Gubernur Bangun Jalan Khusus Pelaksana, Edi Purwanto Minta TAPD Kaji Program Dumisake Belum Jalan, Al Haris Bakal Turunkan Jabatan Kadis Gubernur Al Haris Minta Pelayanan Publik di Polda Jambi Fasha Minta Laporkan Jika Ada Oknum Lakukan Pungli

Home / Batanghari / Berita Terbaru

Rabu, 18 Mei 2022 - 18:34 WIB

Didampingi Anita Yasmin, Fadhil Arief Terima LHP Atas LKPD Batanghari

Publishnews.id – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari, Rabu (18/5/2022).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Rio Tirta mengatakan, pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 2. Kecukupan pengungkapan; 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

“Oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil penilaian terhadap SPI dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Baca Juga...  Bupati Fadhil Arief Inginkan Pejabat Yang Cinta Batanghari

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Batanghari Tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan.

“Antara lain, 1. Realisasi Belanja atas Kegiatan Tahun 2020 Sebesar Rp13.154.608.179,00 tidak diakui sebagai kewajiban TA 2020 namun dibayarkan dan dibebankan pada Tahun 2021; 2. Pengelolaan pendapatan pajak air tanah pada Badan Keuangan Daerah belum sesuai ketentuan dan pengelolaan piutang PBB-P2 tidak tertib; 3. Kekurangan volume atas empat paket pekerjaan sebesar Rp433.584.772,91 pada Dinas PUPR Kabupaten Batang Hari; dan 4. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemkab Batang Hari Tidak Tertib,” bebernya.

Baca Juga...  Fakta Daun Salam, Ampuh Atasi Kolesterol, Hipertensi, Diabetes, Asam Urat, dan Ginjal Begini Cara Membuatnya

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Rio mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

“Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” tegasnya.

BPK juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Batanghari dan Bupati Batanghari beserta jajaran atas kerjasamanya untuk menyelesaikan laporan keuangan dan atas dukungannya terhadap pelaksanaan pemeriksaan, sehingga penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Batanghari TA 2021 pada hari ini dapat terlaksana.

“Berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Batanghari

Pilkades Telah Usai, Sekda Batanghari Minta Yang Kalah Berlapang Dada

Batanghari

Tertinggi dari Kabupaten lain, Fadhil Arief Terima Penghargaan MCP dan SPI dari KPK-RI

Batanghari

Fadhil Arief Minta ASN Tidak Ada Lagi Memiliki Pemikiran Kotor Terhadap Pemerintah

Batanghari

Konflik PT WKS Dengan Terusan Bersatu, Bupati Batanghari Minta Turun Tangan

Batanghari

PPKM Level 4 PWN Bakal Ditunda, Sekda Batanghari: Bangun Lima Desa Tetap Terlaksana

Berita Terbaru

Resmikan Jembatan Gantung, Masnah Busro Minta Dispora Wujudkan Wisata Danau Tangkas

Batanghari

Kelompok Tani Terusan Bersatu Tantang PT WKS Hitam Diatas Putih

Berita Terbaru

Escape to the Caribbean for Stress-Free Holidays