Sepuluh Ribu Masyarakat Tebo ikutin Aksi Damai Peduli Palestina Bersama PJ Bupati Motor Vs Truk ,Satu Orang Warga Pemayung Meninggal Di Tempat Sistem Genap Ganjil Mobilisasi Angkutan Batu bara Diberlakukan, Ini Penjelasan Dir Lantas Polda Jambi Tim PPK ORMAWA MISETA Universitas Jambi sukses mengadakan Seminar Hasil terkait rangkaian kegiatan program Bolone Mase Gibran Jambi Lakukan Konsolidasi, Targetkan Kemenangan

Home / Berita / JAKARTA

Jumat, 16 Desember 2022 - 18:53 WIB

Ketua Amsido Kritik Pimpinan KPK Yang Usul Kepala Daerah Tak Dipilih Masyarakat, Tapi Ditunjuk Pemerintah

Publishnews.id – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak diselenggarakan terbuka, tetapi ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

Alexander menilai ada sejumlah daerah yang masyarakatnya belum siap mengikuti pilkada langsung.

“Saya yakin Bapak-Ibu sekalian jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk pilkada langsung, kepala daerahnya itu ditunjuk langsung,” ujar Alexander di Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Ketua Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia, Andre Afrizal Saputra memberikan kritikan terkait usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata supaya kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Baca Juga...  Ini 43 Desa Melaksanakan Pilkades di Tanjab Barat Hari Ini

Andre mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga negara yang lahir karena amanah reformasi. Salah satu yang lahir dalam konteks amanah reformasi 98 adalah pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Artinya komisi pemberantasan korupsi atau KPK dan Pilkada langsung adalah 2 hal yang sama sama menjadi anak kandung reformasi. Agak aneh rasanya kalau tiba tiba menyampaikan bahwa sebaiknya Pilkada tidak dipilih langsung oleh masyarakat,” Katanya.

Menurut Andre, KPK saat ini mengkhianati salah satu amanah amanah reformasi. Padahal dia sendiri merupakan anak kandung reformasi.

“Nah pertanyaannya, apakah ketika kepala daerah itu dipilih langsung oleh pemerintah, itu sudah pasti bebas suap? Tentu tidak, justru akan ada potensi baru yaitu potensi pemberian suap kepada atasan,” Ungkapnya.

Baca Juga...  Turnamen Liga Santri PSSI Piala Kasad 2022 Zona Provinsi Jambi Resmi Digelar

Saat ini KPK tidak usah cawe cawe soal Pilkada karena Pilkada secara langsung itu sudah final, KPK sebaiknya fokus saja pada tupoksinya berkaitan dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, Yang Saat ini toh juga banyak kepala daerah yg ditangkap karna suap lelang jabatan. Harusnya KPK Belajar dari kasus kasus yg mereka tangani tersebut.

“Sekarangkan banyak kasus kasus yang sampai dengan saat ini masih menggantung di KPK. Ada apa kasus itu nggak selesai? Apakah memang sulit atau faktor yang lain yang menjadi penghmbat,” Pungkasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Atlet Karate Tanjabbar Raih 28 Medali di Kejurda Shokaido Provinsi Jambi

Berita

Sijago Merah Kembali Mengamuk 4 Buah Rumah DiTeluk Nilau Ludes

Berita

Sempat Virall !!!! Truk Batu Bara Kerap Terjadi Kemacetan, Pola Angkutan Batubara di Rubah

Berita

Mobil Ditumpangi Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Terlibat Kecelakaan di Simpang Tuan, 1 Orang Meninggal Dunia

Berita

SD Unggulan Muhammadiyah Lemahdadi Tanamkan 9 Karakter Antikorupsi

Berita

Kapolda Jambi Hadiri Konser Anti Radikalisme,Ribuan Mahasiswa Padati Gedung Kebangsaan Unja

Berita

Masjid As-Syarif Kodim 0419/Tanjab Diresmikan, Bupati Tanjabtim : Semoga Memberi Manfaat Bagi Masyarakat

Berita

Kemeriahan Perayaan HUT RI ke 78 Warga SAD bersama Personil Satbrimob Polda Jambi