Ahmad Jafar Komitmen Bantu Kinerja Bupati Menyelesaikan Soal Tapal Batas Aspirasi Masyarakat Tanjabbar Dikabulkan Kemendagri, Kesepakatan 2021 Dibatalkan Kompi 3 Satbrimob Polda Jambi Diterjunkan Bantu Evakuasi Warga Terdampak Longsor di Senyerang Tak Ikuti Aturan Angkutan Truk Batubara Masih Ngeyel Lebihi Tonase, Dirlantas Polda Jambi : Kami Hentikan Sementara Waktu Ditreskrimsus Polda Jambi Dalami kasus 16 Orang WNI Kelahiran Jambi Diduga Di Jadi Kan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kuala Lumpur

Home / Berita / JAKARTA

Jumat, 16 Desember 2022 - 18:53 WIB

Ketua Amsido Kritik Pimpinan KPK Yang Usul Kepala Daerah Tak Dipilih Masyarakat, Tapi Ditunjuk Pemerintah

Publishnews.id – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak diselenggarakan terbuka, tetapi ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

Alexander menilai ada sejumlah daerah yang masyarakatnya belum siap mengikuti pilkada langsung.

“Saya yakin Bapak-Ibu sekalian jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk pilkada langsung, kepala daerahnya itu ditunjuk langsung,” ujar Alexander di Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Ketua Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia, Andre Afrizal Saputra memberikan kritikan terkait usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata supaya kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Baca Juga...  Peletakan Batu Pertama "EEPCI Aktara Gas Procesing Facility and Sales Gas Pipeline Project

Andre mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga negara yang lahir karena amanah reformasi. Salah satu yang lahir dalam konteks amanah reformasi 98 adalah pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Artinya komisi pemberantasan korupsi atau KPK dan Pilkada langsung adalah 2 hal yang sama sama menjadi anak kandung reformasi. Agak aneh rasanya kalau tiba tiba menyampaikan bahwa sebaiknya Pilkada tidak dipilih langsung oleh masyarakat,” Katanya.

Menurut Andre, KPK saat ini mengkhianati salah satu amanah amanah reformasi. Padahal dia sendiri merupakan anak kandung reformasi.

“Nah pertanyaannya, apakah ketika kepala daerah itu dipilih langsung oleh pemerintah, itu sudah pasti bebas suap? Tentu tidak, justru akan ada potensi baru yaitu potensi pemberian suap kepada atasan,” Ungkapnya.

Baca Juga...  Turnamen Liga Santri PSSI Piala Kasad 2022 Zona Provinsi Jambi Resmi Digelar

Saat ini KPK tidak usah cawe cawe soal Pilkada karena Pilkada secara langsung itu sudah final, KPK sebaiknya fokus saja pada tupoksinya berkaitan dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, Yang Saat ini toh juga banyak kepala daerah yg ditangkap karna suap lelang jabatan. Harusnya KPK Belajar dari kasus kasus yg mereka tangani tersebut.

“Sekarangkan banyak kasus kasus yang sampai dengan saat ini masih menggantung di KPK. Ada apa kasus itu nggak selesai? Apakah memang sulit atau faktor yang lain yang menjadi penghmbat,” Pungkasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Nama Dua Awak Media Tanjabbar Masuk Sipol PPP dan Hanura

Berita

Meskipun Masih Numpang, Siswa SDN 164 Kota Jambi Tetap Semangat Belajar

Berita

Karya Bakti TNI Korem 042/Gapu Resmi Dibuka Gubernur Jambi

Berita

Polsek Jangkat Ringkus 3 Buronan Pelaku Pencurian Uang 15 juta Di Bengkulu Selatan

Berita

Polda Jambi Ungkap 91 Kasus Perjudian dengan Tersangka 133 Orang

Batanghari

Tak Hanya Bisa Lunasi Hutang, Fadhil Arief Juga Mampu Bangun Jalan di Masa Pandemi

Berita

Reskrimum Polda Jambi Berhasil Amankan Sepuluh Tersangka Kasus Pencabulan Dua Anak Di Bawah Umur

Berita

BAREFOOT BLONDE