Temukan Jarum Suntik, Klip Bungkus Narkoba, Hingga Korek Api, Satu Rumah Diduga Basecamp Dihancurkan Tim Gabungan Polda Jambi Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Bungo Akibat PETI Masih Terjadi, Ketua Karang Taruna Angkat Bicara Masyarakat Sebut Pelayanan Pajak di Samsat Jambi Sudah Lebih Baik Tindakan Tegas Ditpolairud Polda Jambi, Lakukan Penyelidikan Hingga Tetapkan Tersangka BPJN Jambi Sebut Jembatan Ditabrak Tongkang Batubara Aman Dilalui dan Minta PPTB Lakukan Perbaikan

Home / Nasional

Kamis, 23 September 2021 - 14:15 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kapolri Tak Lanjutkan Laporan Luhut dan Moeldoko

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021. Rapat perdana antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri tersebut membahas realisasi program prioritas Kapolri dan komitmen kepemimpinan, pengungkapan kasus-kasus aktual, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat serta kesimpulan rapat pada rapat kerja sebelumnya. TEMPO/M Taufan Rengganis

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021. Rapat perdana antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri tersebut membahas realisasi program prioritas Kapolri dan komitmen kepemimpinan, pengungkapan kasus-kasus aktual, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat serta kesimpulan rapat pada rapat kerja sebelumnya. TEMPO/M Taufan Rengganis

Publishnews.id – Koalisi masyarakat sipil mengecam laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko ke polisi. Koalisi menilai pelaporan itu merupakan bentuk kriminalisasi menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Koalisi mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Purnomo agar mendorong jajarannya untuk tidak menindaklanjuti pelaporan pidana, baik oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Moeldoko. “Karena tindakan yang dilakukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti hingga Egi Primayogha dan Miftahul Choir merupakan murni bagian dari kebebasan ekspresi, pendapat dan kerja-kerja pembela hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang,” kata perwakilan koalisi dari LBH Pers, Ade Wahyudin lewat keterangan tertulis, Kamis, 23 September 2021.

Ade mengatakan koalisi berpendapat laporan terhadap para aktivis oleh pejabat publik merupakan bentuk serangan terhadap pembela HAM. Dia mengatakan para pembela HAM memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Hak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap orang bebas menyatakan pendapat di depan umum. Pasal 28E UUD 1945 juga melindungi hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan, secara lisan dan tertulis, melalui media cetak dan elektronik.

Baca Juga...  Harga Sawit Naik Pagi Ini dan Masih Bisa Naik Lagi!

Ade mengatakan koalisi menilai laporan pidana aitu merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan kerja pembela HAM. Pembela yang seharusnya mendapatkan perlinudngan, justru diserang oleh pejabat publik. Dia khawatir ancaman hukum seperti yang dilakukan Luhut dan Moeldoko berpotensi menjadi tren baru. Dampaknya, kata dia, demokrasi akan hilang dan melemahkan kemampuan pembela HAM menjalankan pekerjaan mereka untuk bicara.

Selain itu, koalisi berpendapat laporan ini semakin menunjukkan UU ITE, terutama pasal pencemaran nama baik, sering digunakan oleh orang berkuasa. Mereka yang menjadi korban adalah orang yang lebih lemah kekuasannya. “Ini menunjukkan karakter hukum yang selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” kata dia.

Baca Juga...  Berhati Mulia, Anggota TNI Ini Asuh 3 Anak, Karena Kedua Orang Tuanya Meninggal Dunia

Dia berpendapat pelaporan oleh Luhut dan Moeldoko menegaskan tak ada upaya pemerintah mengerem kasus-kasus UU ITE. Sejak 26 Juni 2021, sudah ada SKB dari Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian yang mengatur pedoman interpretasi atas pasal-pasal yang kerap disalahgunakan. Dalam SKB itu, salah satunya disebutkan bukan merupakan delik pencemaran nama bila apa yang disampaikan berupa penilaian, hasil evaluasi dan kenyataan.

Pernyataan kecaman terhadap pelaporan itu dibuat oleh 20 organisasi yang menamakan Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE. Di antaranya Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Greenpeace Indonesia dll.

Tempo.co

Share :

Baca Juga

Nasional

Ketua KPK Firli Bahuri: JMSI Punya Peran Penting Dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional

Cleaning Service Yang Temukan Cek Tercecer Milik Pengusaha Asal Jambi

Nasional

Masjid Istiqlal Kembali Dibuka untuk Salat Jumat Mulai 20 Agustus 2021

Berita

Breaking News !!!! Polri Resmi Tahan Istri Ferdy Sambo , Komisi III DPR Apresiasi Kapolri soal Putri Ditahan: Demi Keadilan

Nasional

Rocky Yakin Presiden Jokowi Tak Hadir Nonton Formula E: Malu! Nyumbang Kaga, Nongol Iya

Nasional

BREAKING NEWS! Jokowi Perpanjang PPKM Level hingga 30 Agustus 2021, Ada Penyesuaian Baru

Nasional

Prof Salim Said Sebut Dendam Anak PKI dan Keluarganya Masih Jadi Ancaman Bagi Bangsa Indonesia

Berita

Ditlantas Polda Jambi,TNKB Dasar Putih Tulisan Hitam Mulai Diberlakukan