DIRPOLAIRUD POLDA JAMBI IKUTI RAKERNIS POLAIRUD BAHARKAM POLRI TAHUN 2024 Tegas, Wakapolda Jambi Himbau Personel Jangan Tinggalkan Tempat Pemilihan Suara (TPS) saat Bertugas  Peduli terhadap Masyarakat dan Menangkan Prabowo Gibran,SOLMET bagikan Stiker,Susu dan Makan Gratis 2.222 Paket di Jambi Pelindo Regional 2 Jambi Sukses Layani 6.987 unit Kapal Selama 2023 Polri Peduli, Kapolda Jambi Lepas Langsung 12.000 Paket Sembako Untuk Masyarakat Provinsi Jambi

Home / Ekonomi

Sabtu, 19 Maret 2022 - 09:47 WIB

Pemerintah Gagal Kendalikan Harga Minyak Goreng, Emak-emak Lagi yang Jadi Korban

Stok minyak goreng kemasan di salah satu toko berjejaring di wilayah Kasihan, Bantul, Jumat (Foto: Istimewa)

Stok minyak goreng kemasan di salah satu toko berjejaring di wilayah Kasihan, Bantul, Jumat (Foto: Istimewa)

Publishnews.id – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati menyebut ibu-ibu atau emak-emak menjadi pihak yang paling terpukul sebagai korban harga minyak goreng yang tak terkendali.

Terlebih aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minya goreng kemasan sebesar Rp14 ribu dicabut. Kekinian harganya melambung tinggi berkisar Rp 23-25 ribu per liternya.

“Harga keekonomian yang hampir dua kali lipat dari harga HET, jelas memberatkan masyarakat dan keluarga kelas menengah ke bawah,” kata Kurniasih kepada wartawan, Sabtu (19/3/2022).

Juru Bicara PKS ini pun mengaku menyayangkan sikap pemerintah yang hanya bisa minta maaf karena tak sanggup kendalikan harga minyak goreng.

“Lagi-lagi emak-emak yang jadi korban. Seharusnya pemerintah mengendalikan apa yang ada di pasar, tapi ini tidak berdaya mengendalikan dan justru menyerahkan semua mekanismenya oleh pasar. Siapa yang terdampak berat? Emak-emak dan keluarga kelas menengah bawah tercekik, itu rakyat kita bukan orang lain!,” tuturnya.

Baca Juga...  Kapolsek Muara Tembesi Terima Penyerahan Senpi Rakitan dari Warga

Kurniasih juga turut menyoroti ibu-ibu yang rela antre untuk mendapatkan minyak goreng. Bahkan di salah satu daerah antrean justru memakan korban jiwa.

Lebih lanjut, Kurniasih juga mengaku heran lantaran kekinian persediaan atau stok minyak goreng terutama kemasan justru melimlah. Ia merasa publik seperti dipermainkan.

“Ombudsman sudah menyebut ada penimbunan tapi tidak diungkap pemain besarnya mana siapa. Sekarang stok mulai ada dengan harga tinggi, pemerintah seolah tak berdaya, bagaimana bisa pemerintah yang punya power bisa tak berdaya?,” tuturnya.

Baca Juga...  Antisipasi Penyimpangan Distribusi BBM, Personel Polsek Jaluko Monitoring SPBU

Terkahir ia mengingatkan, tanpa persoalan langka dan mahalnya minyak, komoditas bahan pokok akan naik jelang Ramadan dan Idul Fitri. Tanpa ada intervensi pemerintah, maka masyarakat akan memasuki Ramadan dengan beban yang cukup berat.

“Terbukti stoknya ada, pemerintah punya semua instrumen kekuatan dari regulasi sampai penegakan hukum. Semua alat ada di Pemerintah. Jadi jangan saling lempar tanggung jawab. Fungsi regulator dan pengendali kebutuhan pokok makanan harus dijalankan. PKS meminta ada intervensi untuk menurunkan harga setelah dipastikan mulai dari stok di pasaran sebelum Ramadan. Hentikan derita kaum mak-mak saat ini juga,” tandasnya.

(Suara.com)

Share :

Baca Juga

Berita

Dirut Bank Jambi Yunsak El Halcon Dikukuhkan Sebagai Ketua Forum TJSBLU/CSR Provinsi Jambi

Berita

PTPN VI dan Pemprov Jambi Tandatangani MoU Pengembangan SDM Sektor Perkebunan

Berita

Gelar Rapat Tindak Lanjut Harga TBS, Pemprov Jambi Tetapkan Harga TBS Rp. 2.600

Batanghari

Peletakan Batu Pertama Pabrik Minyak sawit (PT NGE) Di Batanghari ”Oleh Mendag Zulkufli Hasa

Daerah

Tingkatkan Promosi, Ketua TPP PKK Provinsi Jambi Ajak PKK Kabupaten/ Kota Masuki Pasar Digital

Berita

Al Haris Dampingi Kasad Dudung Pantau Daerah Rawan Kebakaran

Batanghari

PPKM Level 4 PWN Bakal Ditunda, Sekda Batanghari: Bangun Lima Desa Tetap Terlaksana

Ekonomi

Harga CPO Jambi turun Rp166 per kilogram jadi Rp12.628