Kompi 3 Satbrimob Polda Jambi Diterjunkan Bantu Evakuasi Warga Terdampak Longsor di Senyerang Tak Ikuti Aturan Angkutan Truk Batubara Masih Ngeyel Lebihi Tonase, Dirlantas Polda Jambi : Kami Hentikan Sementara Waktu Ditreskrimsus Polda Jambi Dalami kasus 16 Orang WNI Kelahiran Jambi Diduga Di Jadi Kan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kuala Lumpur Kasatlantas Muaro Jambi Tilang Truk Batu Bara Langar Jam Oprasional Sempat Virall !!!! Truk Batu Bara Kerap Terjadi Kemacetan, Pola Angkutan Batubara di Rubah

Home / Politik

Minggu, 15 Agustus 2021 - 23:09 WIB

Pemilu Diundur 2027, Pengamat Ini Sebut tak Masalah, tapi Ada Konsekuensinya

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah

PublishNews.id – Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai tak mempermasalahkan jika Pemilu diundur hingga 2027.

Itu jika memang benar bahwa penyelenggara pemilu, yakni KPU memang tidak mampu menggelar pemilu yang semestinya digelar 2024 mendatang.

“Memajukan Pemilu ke 2027 tidak jadi persoalan selama memang keputusan itu jujur, bahwa penyelenggara tidak siap,” ujarnya kepada Rmol.id (jaringan PojokSatu.id), Minggu (15/8/2021).

Akan tetapi, ia menekankan, tentu saja ada konsekuensinya.

“Seleksi komisioner KPU harus dipercepat agar dapat menjalankan tugas dengan waktu yang cukup,” sambungnya.

Karena itu, jika penyelenggara pemilu sudah mengaku tidak mampu menggelar Pemilu 2024, maka semua komisioner harus diganti.

“Artinya, komisioner yang sekarang perlu diganti semua tanpa terkecuali, karena terbukti gagal jalankan Pemilu,” tegasnya.

Menurutnya, jika pandemi Covid-19 dijadikan alasan untuk memundurkan jadwal pemilu, itu tidak tepat.

Baca Juga...  Kejam !! Tak Mau Diajak Rujuk, Pria Asal Aur Gading Aniaya Mantan Istri

Sebaliknya, semestinya pemerintah justru harus lebih serius menangani pandemi.

“Pandemi itu soal komitmen, bicara hari ini untuk merencanakan Pemilu 2024 dan tidak miliki gambaran pandemi ini selesai, itu juga kegagalan,” tandasnya.

Isu Bahaya

Sementara, pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pemilu diundur sampai 2027 itu merupakan isu bahaya dan bisa membuat Presiden Jokowi berhenti di tengah jalan.

“Itu isu bahaya. Sampai 2024 saja rakyat sudah megap-megap. Jika pemilu diundur 2027. Jokowi bisa turun di tengah jalan. Karena rakyat akan marah beneran,” kata Ujang.

Direktur eksekutif Indonesia Political Review menegaskan, pemerintah harus segera meredam munculnya isu ini.

Sebab jika tidak diantisipasi dengan baik, maka akan memancing emosi rakyat.

Baca Juga...  Bahas Pemilu 2025, DPR-RI Gelar Rapat di Hotel Mewah

“Jadi rakyat jangan dipancing-pancing dengan isu diundur 2027,” ingatnya.

Sebelumnya, muncul isu jabatan presiden tiga periode dan langsung memantik seluruh emosi mahasiswa dengan membuat meme yang menyudutkan Jokowi.

Mulanya muncul wacana Pileg dan Pilpres 2024 akan diundur ke 2027 beredar di media sosial.

Namun wacana itu buru-buru dibantah Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa.

Di satu sisi, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa wacana yang beredar sebenarnya adalah pengunduran pilkada serentak, bukan pileg dan pilpres.

Adapun Pilpres dan Pileg tetap digelar tahun 2024.

“Itu menurut yang saya dengar pada wacana revisi UU Pemilu dan Pilkada,” lanjut dia.

Terlepas dari itu, Ilham Saputra memastikan usulan tersebut bukan berasal dari KPU.

Share :

Baca Juga

Daerah

DPW Nasdem Jambi Sah di Nahkodai Fasha, Maulana Juga Ikut Kepengurusan

Berita

Di Duga Nepotisme , Warga Mendalo Laut Akan Laporkan Panwascam Jaluko ke DKPP.

Politik

Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi Menurun, Parpol Koalisi Pemerintah Dinilai Sudah Tak Akur

Politik

Wacana Pilpres Diundur 2027, Pengamat: Itu Isu Bahaya Sampai 2024 Saja Rakyat Sudah Megap-megap

Politik

Tegas! Tokoh Muhammadiyah dan NU Desak Polisi Tangkap Abu Janda

Berita

DPD PKS Tanjab Barat Menolak Kenaikan BBM , Menurut Ketua DPD PKS Sensarakan Rakyat

Batanghari

DPP PPP Bahas Pemilu 2024, Ini Harapannya Kepada Bupati Fadhil Arief

Politik

Anggota Polisi Tak Netral saat Amankan Pilkades Akan Diberikan Sanksi