Publishnews.id-DPRD Provinsi Jambi menggelar Focus Group Discussion (FGD), di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi, Jum’at (29/7/2022).
FGD dengan tema Penguatan Peran Bapemperda DPRD Provinsi dan Kebupaten/Kota Dalam Pembentukan Peraturan Daerah itu bertujuan untuk melakukan penguatan dan peningkatan peran serta pemahaman Bapemperda DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota.
Dalam kegiatan FGD hari itu, yang menjadi Narasumber yakni, Direktur Produk Hukum Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Drs, Makmur Marbun, M. Si.
FGD itu sendiri turut dihadiri oleh Unsur DPRD Provinsi Jambi, Unsur Pemerintah Provinsi Jambi, dan Unsur DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Narasumber dalam kegiatan tersebut, Makmur Marbun, mengungkapkan apresiasinya terhadap DPRD Provinsi Jambi yang telah mengundang dirinya sebagai narasumber.
Kemudian, Ia menyebutkan bahwa kegiatan FGD yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Jambi bisa menjadi contoh bagi instansi lain.
“Bisa jadi ini menjadi suatu contoh, bagaimana melakukan akselerasi penyusunan kebijakan di Provinsi atau Kabupaten/Kota,” ujar Marbun.
Ia juga menambahkan forum yang digelar hari ini, merupakan sebuah forum yang strategis, dimana pembentukan kebijakan berupa Perda, harus melalui beberapa tahapan, sehingga memberi sinyal kepada pihak – pihak terkait untuk segera merampungkan Ranperda yang tengah dibahas.
“Sehingga mereka mengetahui, ada beberapa Perda yang harus segera (diselesaikan, red), dan telah ditargetkan dalam tempo beberapa bulan kedepannya,” ujar Makmur.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto turut mengapresiasi Narasumber, yakni Makmur Marbun.
“Mengapa kita undang, beliau adalah Direktur yang benar – benar menguasai produk Hukum daerah,” ucap Edi.
Edi menyinggung banyaknya persoalan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah, yang tentu harus diakselerasi kan dengan peraturan lain yang lebih tinggi.
“Apalagi kemarin ada UU Ciptaker, yang memang harus bersinergi disitu, jangan sampai nanti mereka mengatur apa, kita mengatur apa,” ujar Edi.
Ia menambahkan nantinya akan terjadi banyak APBD yang mubazir, dikarenakan fasilitasinya ditolak karena tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Sebelum pergi, Ketua DPRD Provinsi Jambi itu, kembali mengatakan bahwa kegiatan FGD ini menjadi kesempatan bagi mereka berguru dengan Direktur Produk Hukum Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun.(Rn)
